Pertama, kita apresiasi sikap tegas Pemerintah membubarkan organisasi penganjur khilafah itu. NKRI terlalu berharga dan mulia untuk dijadikan ajang coba-coba sebuah organisasi "kemarin-sore" yang tidak ikut berjuang memerdekakan dan mendirikan negeri ini.
Kedua, HTI sebagai organisasi boleh bubar. Tapi sebagai sebuah paham yang mengendap di benak mengkristal menjadi semacam ideologi, tak ada institusi resmi mana pun yang dapat membubarkannya. Dalam hal ini sama seperti komunisme, atheisme dan paham lainnya.
Maka itu, perlu tindak-lanjut pasca pembubaran yang sifatnya pencerahan-akademik. Diantaranya, penerapan Kurikulum Nasional anti-radikalisme dan intoleransi mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sekolah-sekolah dan PT harus tegas terhadap murid, mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan yang terindikasi berpaham radikal. Lakukan pembinaan! Jika tidak mempan, "binasakan!" :-)
Ketiga, jika pemerintah komit "memberangus" radikalime, mestinya bukan hanya HTI yang tikarnya digulung. Kelompok radikal-intoleran lainnya yang dalam kamus keagamaannya hanya ada kata-kata ini: salah-kapir-sesat-bidah-neraka; harusnya "digasak" juga.
Keempat, Pemerintah jangan cuma seregep membubarkan. Tugas pertama dan utama Pemerintah tentu saja memakmurkan rakyatnya. "Survey membuktikan", di negara-negara yang rakyatnya makmur-adil-sejahtera-maju-modern-beradab; radikalisme minim sekali--untuk tidak mengatakan gak ada sama sekali.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar